Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si Secara Resmi Buka FKP Tahun 2021

Rohul-Nusapos-Com| Dalam Rangka Penyusunan Rencana Awal (Ranwal) RKPD untuk tahun 2022, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman yang diwakili oleh Sekdakab Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si secara resmi buka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2021, Rabu (10/02/2021).

Dalam agenda peresmian ini nampak hadir Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Asisten bupati, Kepala Dinas dan Badan dilingkungan Pemkab Rohul

Dalam penyusunan RKPD 2022, Pemkab Rohul melibatkan Akademisi, Forum Anak Rohul, para Industri Kecil Menengah (IKM).

Sekda menjelaskan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 pasal 80 ayat (1)

Yang mengamanahkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

  "FKP penyusunan RKPD ini bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Rohul," kata Sekda

Sekda juga mengatakan RKPD tahun 2022 nanti Pemda mengevaluasi kembali RPJMD‎ 2005-2021, apa yang belum dicapai sebelumnya, atau masih menjadi tunggakan pemerintah daerah akan lebih diprioritaskan pada 2022 nanti.

Abdul Haris juga menjelaskan, Prioritas utama Pemkab Rohul pada tahun 2022, yaitu mendorong dan menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.

  "Walau dua tahun terakhir kita bisa menurunkan angka kemiskinan, namun kita berharap ke depan nanti lebih bisa diturunkan lagi, dan target kita tentunya bisa turun di bawah angka sepuluh persen," jelas Abdul Haris

Untuk kesejahteran masyarakat, tambah Abdul Haris, Pemkab Rokan Hulu punya beberapa program unggulan, seperti pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Program Sawit Rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Rokan Hulu akan melibatkan seluruh perusahaan yang ada, yaitu untuk optimalkan tenaga kerja sesuai peraturan daerah (Perda) yang sudah ada, sehingga ke depan bagaimana masyarakat Rokan Hulu bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan porsinya, dan sesuai dengan peraturan daerah." Ujar Sekda.

Sekda juga menambahkan Pemkab Rohul juga terus berupaya bagaimana ke depan TJSP bisa membantu dan mendorong pembangunan yang ada di masyarakat yang sebagian belum bisa dibiayai, atau dianggarkan melalui anggaran pemerintah daerah.

 "Terkait IKM atau UMKM, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas." Tambahnya.

Abdul Haris berharap ke depan IKM atau UMKM di Rokan Hulu bisa bersaing serta melakukan peningkatan daya saing dengan produk-produk yang berasal dari daerah lain, sehingga pemasaran produk bisa merambah ke daerah yang ada di luar Rokan Hulu, selain bisa memenuhi kebutuhan lokal.

 "Sehingga IKM atau UMKM kita harus meningkatkan kualitas, makanya harus fokus dari program unggulan pemerintah daerah ke depan bagaimana meningkatkan kualitas dari apa yang dihasilkan UMKM atau IKM tersebut," harapnya

Selain itu, Abdul Haris juga mengajak masyarakat petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan (PKSP) atau sebelumnya disebut Program Sawit Rakyat (PSR).

Sekda juga mengakui kalau Ditjenbun telah memberi jatah untuk Kabupaten Rokan Hulu 2.000 hektare, namun target program PKSP 2020 belum tercapai, tidak sedikit lahan kebun sawit petani masih kawasan hutan produksi terbatas (HPT), bahkan masuk kawasan hutan lindung.

Dengan dibentuknya tim percepatan PKSP Rokan Hulu yang diketuai dirinya selaku Sekda Rokan Hulu, Abdul Haris berharap program Ditjenbun ini dimanfaatkan petani sawit yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi.

Peremajaan kebun ini dibantu sepenuhnya  oleh pemerintah pusat melalui bantuan hibah sebesar Rp.30 juta per hektare, dengan tujuan bagaimana hasil kebun kelapa sawit masyarakat sama dengan hasil kebun yang diproduksi perusahaan-perusahaan besar." Kata Sekda.