Ranperda Usulan Pemda Rohul Tentang MDTA dan PPM Telah Disahkan Menjadi Perda Rohul

Rohul-Nusapos-Com| Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap dua Ranperda yang telah dibahas oleh pansus DPRD Rokan Hulu (Rohul) yang menjadi usulan dari pemerintah daerah Kabupaten  Rokan Hulu untuk ditetapkan menjadi Perda yakni Ranperda tentang  MDTA dan Ranperda tentang Penanganan Penyakit Menular PPM di Rohul. Selasa (12/1/2020).

Diawali dengan penyampaian hasil pembahasan oleh Juru bicara pansus MDTA Murkhas serta dilanjutkan dengan penyampaian hasil pembahasan terkait Ranperda penyakit menular yang disampaikan juru bicara pansus, Faizul.

Setelah disampaikan segala hasil pembahasan oleh pansus DPRD Rohul pada sidang Paripurna tersebut maka dalam hal ini dengan dihadiri 35 anggota Dewan yang di pimpin oleh Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra dan meminta persetujuan keputusan dari seluruh anggota dewan yang hadir, kedua Ranperda telah di setujui dan siap di tindak lanjuti.

Setelah disetujuinya atau disahkan nya kedua Ranperda tersebut menjadi Perda, Bupati Rohul, Sukiman dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasih kepada anggota dewan yang mana telah dapat menyelesaikan pembahasan Raperda tentang MDTA dan Ranperda tentang penanganan penyakit menular di Rohul,

  "Didalam pembahasan Ranperda tersebut kami telah banyak menerima saran dan pendapat dari setiap pembahasan, khusus terhadap Ranperda tentang MDTA kita telah mencoba merekonstruksi ulang, dan hari ini berdasarkan saran dan masukan dari biro hukum sekretaris daerah prov.riau selalu membenah produk hukum pr kab.rohul." Ujarnya.

"Syukur Alhamdulillah fasilitasi terhadap kedua Ranperda ini sudah kita terima dari Gubernur Riau pad tanggal 5 Januari 2021." Jelas Sukiman.

Dengan telah disetujuinya kedua Ranperda tersebut maka akan ditetapkan setelah menerima no registrasi Perda dari Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, oleh karena itu diharapkan kepada Sekretaris Dewan dan jajaran agar dapat membantu percepatan penyampaian Ranperda yang telah di setujui menjadi Perda  kepada Bupati melalui bagian hukum untuk dilakukan proses permintaan no registrasi Perda.

Ditempat yang sama saat diwawancarai, ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra Mengatakan pada hari ini telah disahkannya dua Ranperda menjadi Perda yang pertama perda tentang MDTA dan kedua Perda tentang penanganan penyakit menular di Rohul.

Dirinya berharap untuk MDT (Madrasah Diniyah Tsanawiyah) yang mana guru merupakan ujung tombak bagi pendidikan maka di perda ini sebenarnya sebagai penawar untuk Negara lebih memperhatikan nasip para guru khususnya guru MDT dan Perda ini lahir semangat adalah untuk Pemerintah bisa lebih memperhatikan nasip para guru termasuk legalitas madrasah yang ada di Rohul.

Selanjutnya mengenai Penanganan penyakit menular tentu terhadap pandemi yang ada hari ini perda ini akan menjadi kekuatan atau payung hukum bagi penegakan terhadap kedisiplinan atau kepatuhan terhadap protokol kesehatan oleh karena itu makanya perda ini dibahas dan di sahkan.

Dalam penerapan Perda tentang penanganan penyakit menular ini akan diberlakukan denda bagi pelanggar prokes dengan tahapan yang mana dalam perda ini berada di bawah standar yang telah dibuat provinsi Riau, yang ada dalam perda yang disahkan di Rohul ada kategori seperti badan usaha, per orangan dan penyelenggara dengan berbagai bentuk denda, untuk badan usaha jika telah berulang kali melanggar maka akan dikenakan denda mencapai hingga 500 ribu rupiah, sedangkan untuk per orangan sekitar 100 ribu rupiah.

   "Ada tahapan tahapan yang dilakukan tidak tiba tiba langsung di kenakan denda atau saksi terutama bagi pelanggar prokes per orangan, kalau provinsi paling tinggi sekitar 250 ribu maka dalam perda ini sekitar 100 ribu, lebih kepada tujuan perda ini untuk bagaimana masyarakat bisa sadar agar disiplin pada Prokes, sebab kesehatan ini juga untuk masyarakat itu sendiri." Jelas Wanda.