Rohul-Nusapos-Com| Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang berlangsung dari gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri dan diikuti secara virtual oleh jajaran kepada daerah se Indonesia, Senin (07/11/2022).

Dari Provinsi Riau diikuti secara daring oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Bupati Rokan Hulu H.Sukiman dan seluruh Bupati/walikota se Riau, serta turut mendampingi Bupati Rokan hulu Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si, Kadis PUPR Anton,ST,MM, Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Barikun, Plt kadis Perindag Yurniziarti, SE, kadis Perhubungan Minarli, S.Sos dan kadinsos P3A Damri Poti, S.Sos, M.AP dari Hotel Pangeran, Pekanbaru Riau.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, rakor ini di lakukan berdasarkan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo mengenai Inflasi yang menjadi persoalan global yang berdampak kepada Indonesia.

"Banyak negara yang naik terus (inflasi) di Eropa misalnya di Turki dan Moldova yang cukup tinggi yakni 83,5 % dan 33,27% per Oktober 2022, di Asia Tenggara sendiri laos tertinggi dengan 34% dan Alhamdulillah Indonesia berada pada 5,71% tingkat nasional turun dari angka 5,9 % dengan kategori inflasi ringan," ungkapnya.

Tito meyakini, turunnya inflasi -0,11% pada bulan Oktober ini wujud prestasi luar biasa, disamping usaha dari pemerintah pusat juga merupakan kontribusi dari pemerintah daerah.

"Kita bekerja bersama sama yang membuat angka ini menjadi turun," ungkapnya.

Oleh karena itu, kebersamaan harus tetap dilanjutkan agar harga barang dan jasa tetap terkendali, karena jika dijaga akan berpengaruh pada instabilitas sosial, keamanan dan politik di Indonesia.

Selanjutnya menteri Tito mengapresiasi Maluku Utara dengan inflasi terendah di Indonesia di angka 3,23%.

"3 daerah provinsi dan kabupaten dengan inflasi terendah seperti Maluku Utara, Kita ingin tau kenapa bisa rendah, kita ingin belajar, apa resepnya," ujar Tito.

Sementara daerah dengan inflasi tertinggi di kota Tanjung Selor Kalimantan Utara sebesar 9,11%, lebih tinggi dari inflasi nasional, dan kepada daerah dengan inflasi tinggi Tito berharap dapat mengendalikan laju inflasi di daerah masing masing, dan pemerintah pusat akan berupaya membantu pemerintah daerah untuk menekan inflasi tersebut.

"Ada daerah yang relatif tinggi, meski pun saya tau sudah banyak intervensi yang dilakukan pemerintah namun inflasi masih tinggi, kita ingin tau persoalannya apa, supaya bisa kita bantu dari pemerintah pusat," jelasnya.

Diakhir rapat Tito menyampaikan perkembangan dari waktu ke waktu tentang aksi atau upaya yang dilakukan oleh Pemda di Indonesia menekan inflasi diantaranya : monitoring stok dan harga, menjaga stabilitas bahan pokok dan pangan, canangan gerakan menanam, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distribitor, merealisasikan Bantuan Tidak Tetap (BTT), dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Tito berpesan agar Pemda harus Memahami data, yaitu berapa tingkat inflasi di daerah masing-masing dan faktor penyumbangnya serta solusi yang bisa di lakukan dan Tito berharap rakor ini dapat bermanfaat dan seluruh stakeholder dapat bekerja demi masyarakat, bangsa dan negara.